PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Pengangguran dan inflasi juga menjadi masalah utama di negeri ini. Melihat dampak yang ditimbulkan dari kedua masalah tersebut dapat mengakibatkan perekonomian sebuah Negara akan terganggu.
Pengangguran memang tidak dapat dihapuskan secara total dalam waktu singkat, tetapi setidaknya dapat ditekan sehingga keadaan perekonomian dapat stabil. Untuk mengatasi kedua hal tersebut langkah yang dapat diambil adalah melalui peranan pemerintah itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pemerintah member pengaruh yang besar terhadap masalah pengangguran dan inflasi.
Berikut ini akan dibahas tentang pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut.
B. Rumusan Masalah
Dalam pembahasan kali ini ada beberapa masalah pokok yang perlu diketahui, yaitu:
1. Bagaimana peranan pemerintah dalam mengatasi pengangguran?
2. Bagaimana peranan pemerintah dalam mengatasi inflasi?
PEMBAHASAN
A. Pemerintah Dan Perannya Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Inflasi
1. Peran Pemerintah dalam mengatasi pengangguran
a. Pengertian Pengangguran
Secara umum, pengangguran adalah penduduk yang berusia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan apapun, yang secara aktif mencari pekerjaan. Dengan kata lain, pengangguran merupakan kesempatan yang timpang yang terjadi antara angkatan kerja dan kesempatan kerja sehingga sebagian angkatan kerja tidak dapat melakukan kegiatan kerja.
Pengangguran tidak hanya disebabkan karena kurangnya lowongan pekerjaan, tetapi juga disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Persyaratan-persyaratan yang yang dibutuhkan oleh dunia kerja, tidak dapat dipenuhi oleh pencari kerja.
b. Mengukur Pengangguran
Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkaran kerja.
Tingkat Pengangguran = Jumlah yang Menganggur
Jumlah Angkatan Kerja x 100%
c. Penyebab Pengangguran
Ada beberapa sebab terjadinya pengangguran, hal-hal tersebut antara lain:
a) Pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran dan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja.
b) Angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja.
c) Perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan dari para pencari kerja.
d) Tidak ada kecocokan upah, karena tidak semua perusahaan mampu dan bersedia memperkerjakan seorang pelamar dengan tingkat upah yang diminta pelamar.
e) Tidak memiliki kemauan wirausaha, sehingga ia harus menunggu uluran tangan dari orang lain.
f) Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan negara.
Selain itu, faktor penyebab pengangguran di negara Indonesia adalah sebagai berikut:
a) Kebijakan pemerintah yang tidak tepat
b) Distorsi harga faktor produksi
c) Pengangguran penduduk berpendidikan tinggi
d. Dampak Pengangguran Terhadap Pembangunan Nasional
Ada beberapa dampak pengangguran yaitu sebagai berikut:
a) Dampak Ekonomi
Tingginya tingkat pengangguran akan menyebabkan banyaknya sumber daya manusia yang terbuang dan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran rendah akan mengakibatkan pemanfaatan tenaga kerja dapat optimal, sehingga dapat tingkat output yang dihasilkan akan meningkat dan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Disamping itu, pengangguran juga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, standar kehidupan menurun, dan penghasilan pajak negara menurun.
b) Dampak Sosial
Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Pengangguran akan memberikan dampak pada meningkatnya tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat, misalnya perampokan, penjambretan, dan sebagainya. Pengangguran yang terlalu tinggi cenderung akan menyebabkan terjadinya kekacauan sosial dan politik, seperti demonstrasi dan perebutan kekuasaan.
e. Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Pengangguran
a) Tujuan kebijakan pemerintah
• Tujuan bersifat Ekonomi
Dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama, yaitu:
Menyediakan lowongan pekerjaan
Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha terus-menerus. Dalam jangka panjang usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka, untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ketahun.
Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat
Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan perkapita, sehingga melalui perubahan ini kemakmuran masyarakat akan bertambah.
Memperbaiki pembagian pendapatan
Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Semakin besar pengangguran, maka semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada kesempatan kerja yang tinggi tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.
• Tujuan bersifat sosial dan politik
Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga
Apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Misalnya: keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan dan mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.
Menghindari masalah kejahatan
Terdapat perkaitan yang erat di antara masalah kejahatan dan masalah pengangguran, yaitu semakin tinggi pengangguran, maka semakin tinggi kasus kejahatan. Dengan demikian, usaha mengatasi pegangguran secara tidak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan.
Mewujudkan kestabilan politik
Tanpa kestabilan politik tidak mungkin suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus. Penggangguran merupakan salah satu sumber/penyebab dari ketidakstabilan politik, sehingga menyebabkan masyarakat tidak merasa puas dengan pihak pemerintah karena mereka merasa pemerintah tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat sehingga mereka melakukan demonstrasi dan mengemukakan kritikan-kritikan terhadap pemerintah.
b) Kebijakan-kebijakan dalam mengatasi pengangguran
Dengan memperhatikan berbagai faktor penyebab pengangguran, beberapa kebijakan yang dapat diambil untuk mengurangi pengangguran seperti dibawah ini:
• Kebijakan Kontrol Populasi
• Kebijakan Mengurangi Migrasi Desa-Kota
• Teknologi yang tepat
• Kebijakan mengurangi distorsi harga faktor produksi
• Kebijakan pemerintah
• Kebijakan berorientasi pertumbuhan
Upaya mengatasi pengangguran dapat dilakukan dengan melakukan berbagai strategi dan langkah sebagai berikut:
• Menyelenggarakan bursa pasar kerja
• Menggalakkan kegiatan ekonomi informal
• Meningkatkan keterampilan tenaga kerja
• Meningkatkan mutu pendidikan
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan
• Mendirikan pusat-pusat latihan kerja
• Mendorong investasi
• Meningkatkan transmigrasi
• Melakukan deregulasi dan debirokrasi
Selain itu, bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran adalah sebagai berikut:
Kebijakan fiskal: mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah.
Kebijakan moneter: menambah penawaran uang, mengurangi/menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu.
Kebijakan segi penawaran: mendorong lebih banyak investasi, memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu.
2. Peran Pemerintah dalam mengatasi Inflasi
a. Pengertian Inflasi
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi.
Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.
b. Mengukur Inflasi
Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi (Nopirin,1987:25) antara lain:
• Consumer Price Index (CPI), Indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup.
• Produsen Price Index dikenal dengan Whosale Price Index, Index yang lebih menitikberatkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah (raw material), bahan baku atau barang setengah jadi. Indeks PPI ini sejalan dengan indeks CPI.
• GNP Deflator, merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, dimana indeks ini mencangkup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding dengan kedua indeks diatas.
c. Penyebab Inflasi
Menurut Samuelson dan Nordhaus (1998:587), ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi:
• Demand Pull Inflation, terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga.
• Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation, akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik. Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal,yaitu yaitu kenaikan harga (misalnya bahan baku) dan kenaikan upah/gaji (misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang).
Sedangkan faktor- faktor lain yang menyebabkan timbulnya inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation tetapi juga dipengaruhi oleh :
• Domestic Inflation, Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri.
• ImportedInflation, Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang import secara umum.
d. Dampak inflasi terhadap kegiatan Ekonomi
• Dampak Postitif Inflasi
Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.
Bagi orang yang meminjam uang kepada bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar).
• Dampak Negatif Inflasi
Terhadap distribusi pendapatan, ada pihak-pihak yang dirugikan, diantaranya:
Inflasi akan merugikan bagi mereka yang berpendapatan tetap, seperti; pegawai negeri. Contoh: amir seorang pegawai negeri memperoleh gaji Rp. 60.000.000 setahun dan laju inflasi 10%. Bila penghasilan Amir tidak mengalami perubahan, maka ia akan mengalami penurunan pendapatan riil sebesar 10% x Rp. 60.000.000 = Rp. 6.000.000.
Kerugian akan dialami bagi mereka yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai.
Kerugian akan dialami para kreditur, bila bunga pinjaman yang diberikan lebih rendah dari inflasi.
Di lain pihak ada yang diuntungkan dengan adanya inflasi:
Orang yang persentase pendapatannya melebihi persentase kenaikan inflasi.
Mereka yang memiliki kekayaan bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk barang atau emas.
Buruh yang bergabung dalam SPSI (serikat pekerja seluruh indonesia)
Dampak terhadap efisiensi, berpengaruh pada:
Proses produksi dalam penggunaan faktor-faktor produksi menjadi tidak efesien pada saat terjadi inflasi.
Perubahan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap struktur permintaan masyarakat terhadap beberapa jenis barang.
Dampak inflasi terhadap output (hasil produksi):
Inflasi bisa menyebabkan kenaikan produksi. Biasanya dalam keadaan inflasi kenaikan harga barang akan mendahului kenaikan gaji, hal ini yang menguntungkan produsen.
Bila laju inflasi terlalu tinggi akan berakibat turunnya jumlah hasil produksi, dikarenakan nilai riil uang akan turun dan masyarakat tidak senang memiliki uang tunai, akibatnya pertukaran dilakukan antara barang dengan barang.
e. Kebijakan Pemerintah dalam Mencegah/Menekan Inflasi
a) Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrument-instrumen berikut:
• Politik diskoto (Politik uang ketat): bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.
• Politik pasar terbuka: bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.Operasi pasar terbuka (open market operation), biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi.
• Peningkatan cash ratio:Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
b) Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrument berikut:
• Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit.
• Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.
c) Kebijakan Non Moneter dan Non Fiskal
Kebijakan Non Moneter dan Non Fiskal adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrument berikut:
• Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.
Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
• Menekan tingkat upah merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
• Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
• Pemerintah melakukan distribusi secara langsung.
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.
• Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:
Penurunan nilai uang
Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah. Senering ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00.
• Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.
• Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
• Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.
d) Kebijakan segi penawaran: melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga, seperti mengurangi pajak impor, penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan perkembangan teknologi.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peranan peemerintah dalam mengatasi pengangguran adalah dengan melalui kebijakan fiscal dapat berupa mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah; melalui kebijakan moneter dengan cara menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sector kegiatan tertentu; selain itu dapat juga dengan melalui kebijakan segi penawaran dengan cara mendorong banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, member subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu.
Dari segi inflasi peranan pemerintah dapat mengatasi melalui kebijakan fiscal dengan cara menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah; melalui kebijakan pemerintah mengurangi, menaikkan suku bunga dan membatasi kredit; dan melalui kebijakan segi penawaran yaitu melelui langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi, dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak keatas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi, dan menggalakkan pengembangan teknologi.
B. Kritik dan Saran
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
Hakim, Abdul. 2004. Ekonomi Pembangunan. Edisi ke-1. Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII.
Nopirin. 1996. Ekonomi Moneter. Buku II Edisi ke-1. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
Prayitno, Hadi dan Budi Santoso. 1996. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sukirno, Sadono. 2010. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi ke-3. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
Sumber Internet:
http://andrilamuddin.blogspot.com/2010/06/inflasi-dan-pengangguran.html
http://anggailina.blogspot.com/2011/01/pengertian-penyebab-dan-penggolongan.html
http://daneea.wordpress.com/2010/04/24/cara-mengatasi-terjadinya-inflasi/
http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi
http://organisasi.org/pengertian-pengangguran-dan-jenis-macam-pengangguran-friksional-struktural-musiman-siklikal
ftp://118.98.160.75/bahan_belajar_siswa/smp/VII/ekonomi/INFLASI/materi03.html
A. Latar Belakang
Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Pengangguran dan inflasi juga menjadi masalah utama di negeri ini. Melihat dampak yang ditimbulkan dari kedua masalah tersebut dapat mengakibatkan perekonomian sebuah Negara akan terganggu.
Pengangguran memang tidak dapat dihapuskan secara total dalam waktu singkat, tetapi setidaknya dapat ditekan sehingga keadaan perekonomian dapat stabil. Untuk mengatasi kedua hal tersebut langkah yang dapat diambil adalah melalui peranan pemerintah itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pemerintah member pengaruh yang besar terhadap masalah pengangguran dan inflasi.
Berikut ini akan dibahas tentang pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut.
B. Rumusan Masalah
Dalam pembahasan kali ini ada beberapa masalah pokok yang perlu diketahui, yaitu:
1. Bagaimana peranan pemerintah dalam mengatasi pengangguran?
2. Bagaimana peranan pemerintah dalam mengatasi inflasi?
PEMBAHASAN
A. Pemerintah Dan Perannya Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Inflasi
1. Peran Pemerintah dalam mengatasi pengangguran
a. Pengertian Pengangguran
Secara umum, pengangguran adalah penduduk yang berusia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan apapun, yang secara aktif mencari pekerjaan. Dengan kata lain, pengangguran merupakan kesempatan yang timpang yang terjadi antara angkatan kerja dan kesempatan kerja sehingga sebagian angkatan kerja tidak dapat melakukan kegiatan kerja.
Pengangguran tidak hanya disebabkan karena kurangnya lowongan pekerjaan, tetapi juga disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Persyaratan-persyaratan yang yang dibutuhkan oleh dunia kerja, tidak dapat dipenuhi oleh pencari kerja.
b. Mengukur Pengangguran
Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkaran kerja.
Tingkat Pengangguran = Jumlah yang Menganggur
Jumlah Angkatan Kerja x 100%
c. Penyebab Pengangguran
Ada beberapa sebab terjadinya pengangguran, hal-hal tersebut antara lain:
a) Pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran dan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja.
b) Angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja.
c) Perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan dari para pencari kerja.
d) Tidak ada kecocokan upah, karena tidak semua perusahaan mampu dan bersedia memperkerjakan seorang pelamar dengan tingkat upah yang diminta pelamar.
e) Tidak memiliki kemauan wirausaha, sehingga ia harus menunggu uluran tangan dari orang lain.
f) Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan negara.
Selain itu, faktor penyebab pengangguran di negara Indonesia adalah sebagai berikut:
a) Kebijakan pemerintah yang tidak tepat
b) Distorsi harga faktor produksi
c) Pengangguran penduduk berpendidikan tinggi
d. Dampak Pengangguran Terhadap Pembangunan Nasional
Ada beberapa dampak pengangguran yaitu sebagai berikut:
a) Dampak Ekonomi
Tingginya tingkat pengangguran akan menyebabkan banyaknya sumber daya manusia yang terbuang dan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran rendah akan mengakibatkan pemanfaatan tenaga kerja dapat optimal, sehingga dapat tingkat output yang dihasilkan akan meningkat dan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Disamping itu, pengangguran juga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, standar kehidupan menurun, dan penghasilan pajak negara menurun.
b) Dampak Sosial
Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Pengangguran akan memberikan dampak pada meningkatnya tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat, misalnya perampokan, penjambretan, dan sebagainya. Pengangguran yang terlalu tinggi cenderung akan menyebabkan terjadinya kekacauan sosial dan politik, seperti demonstrasi dan perebutan kekuasaan.
e. Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Pengangguran
a) Tujuan kebijakan pemerintah
• Tujuan bersifat Ekonomi
Dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama, yaitu:
Menyediakan lowongan pekerjaan
Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha terus-menerus. Dalam jangka panjang usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka, untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ketahun.
Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat
Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan perkapita, sehingga melalui perubahan ini kemakmuran masyarakat akan bertambah.
Memperbaiki pembagian pendapatan
Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Semakin besar pengangguran, maka semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada kesempatan kerja yang tinggi tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.
• Tujuan bersifat sosial dan politik
Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga
Apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Misalnya: keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan dan mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.
Menghindari masalah kejahatan
Terdapat perkaitan yang erat di antara masalah kejahatan dan masalah pengangguran, yaitu semakin tinggi pengangguran, maka semakin tinggi kasus kejahatan. Dengan demikian, usaha mengatasi pegangguran secara tidak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan.
Mewujudkan kestabilan politik
Tanpa kestabilan politik tidak mungkin suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus. Penggangguran merupakan salah satu sumber/penyebab dari ketidakstabilan politik, sehingga menyebabkan masyarakat tidak merasa puas dengan pihak pemerintah karena mereka merasa pemerintah tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat sehingga mereka melakukan demonstrasi dan mengemukakan kritikan-kritikan terhadap pemerintah.
b) Kebijakan-kebijakan dalam mengatasi pengangguran
Dengan memperhatikan berbagai faktor penyebab pengangguran, beberapa kebijakan yang dapat diambil untuk mengurangi pengangguran seperti dibawah ini:
• Kebijakan Kontrol Populasi
• Kebijakan Mengurangi Migrasi Desa-Kota
• Teknologi yang tepat
• Kebijakan mengurangi distorsi harga faktor produksi
• Kebijakan pemerintah
• Kebijakan berorientasi pertumbuhan
Upaya mengatasi pengangguran dapat dilakukan dengan melakukan berbagai strategi dan langkah sebagai berikut:
• Menyelenggarakan bursa pasar kerja
• Menggalakkan kegiatan ekonomi informal
• Meningkatkan keterampilan tenaga kerja
• Meningkatkan mutu pendidikan
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan
• Mendirikan pusat-pusat latihan kerja
• Mendorong investasi
• Meningkatkan transmigrasi
• Melakukan deregulasi dan debirokrasi
Selain itu, bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran adalah sebagai berikut:
Kebijakan fiskal: mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah.
Kebijakan moneter: menambah penawaran uang, mengurangi/menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu.
Kebijakan segi penawaran: mendorong lebih banyak investasi, memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu.
2. Peran Pemerintah dalam mengatasi Inflasi
a. Pengertian Inflasi
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi.
Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.
b. Mengukur Inflasi
Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi (Nopirin,1987:25) antara lain:
• Consumer Price Index (CPI), Indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup.
• Produsen Price Index dikenal dengan Whosale Price Index, Index yang lebih menitikberatkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah (raw material), bahan baku atau barang setengah jadi. Indeks PPI ini sejalan dengan indeks CPI.
• GNP Deflator, merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, dimana indeks ini mencangkup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding dengan kedua indeks diatas.
c. Penyebab Inflasi
Menurut Samuelson dan Nordhaus (1998:587), ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi:
• Demand Pull Inflation, terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga.
• Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation, akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik. Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal,yaitu yaitu kenaikan harga (misalnya bahan baku) dan kenaikan upah/gaji (misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang).
Sedangkan faktor- faktor lain yang menyebabkan timbulnya inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation tetapi juga dipengaruhi oleh :
• Domestic Inflation, Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri.
• ImportedInflation, Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang import secara umum.
d. Dampak inflasi terhadap kegiatan Ekonomi
• Dampak Postitif Inflasi
Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.
Bagi orang yang meminjam uang kepada bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar).
• Dampak Negatif Inflasi
Terhadap distribusi pendapatan, ada pihak-pihak yang dirugikan, diantaranya:
Inflasi akan merugikan bagi mereka yang berpendapatan tetap, seperti; pegawai negeri. Contoh: amir seorang pegawai negeri memperoleh gaji Rp. 60.000.000 setahun dan laju inflasi 10%. Bila penghasilan Amir tidak mengalami perubahan, maka ia akan mengalami penurunan pendapatan riil sebesar 10% x Rp. 60.000.000 = Rp. 6.000.000.
Kerugian akan dialami bagi mereka yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai.
Kerugian akan dialami para kreditur, bila bunga pinjaman yang diberikan lebih rendah dari inflasi.
Di lain pihak ada yang diuntungkan dengan adanya inflasi:
Orang yang persentase pendapatannya melebihi persentase kenaikan inflasi.
Mereka yang memiliki kekayaan bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk barang atau emas.
Buruh yang bergabung dalam SPSI (serikat pekerja seluruh indonesia)
Dampak terhadap efisiensi, berpengaruh pada:
Proses produksi dalam penggunaan faktor-faktor produksi menjadi tidak efesien pada saat terjadi inflasi.
Perubahan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap struktur permintaan masyarakat terhadap beberapa jenis barang.
Dampak inflasi terhadap output (hasil produksi):
Inflasi bisa menyebabkan kenaikan produksi. Biasanya dalam keadaan inflasi kenaikan harga barang akan mendahului kenaikan gaji, hal ini yang menguntungkan produsen.
Bila laju inflasi terlalu tinggi akan berakibat turunnya jumlah hasil produksi, dikarenakan nilai riil uang akan turun dan masyarakat tidak senang memiliki uang tunai, akibatnya pertukaran dilakukan antara barang dengan barang.
e. Kebijakan Pemerintah dalam Mencegah/Menekan Inflasi
a) Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrument-instrumen berikut:
• Politik diskoto (Politik uang ketat): bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.
• Politik pasar terbuka: bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.Operasi pasar terbuka (open market operation), biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi.
• Peningkatan cash ratio:Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
b) Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrument berikut:
• Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit.
• Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.
c) Kebijakan Non Moneter dan Non Fiskal
Kebijakan Non Moneter dan Non Fiskal adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrument berikut:
• Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.
Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
• Menekan tingkat upah merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
• Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
• Pemerintah melakukan distribusi secara langsung.
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.
• Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:
Penurunan nilai uang
Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah. Senering ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00.
• Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.
• Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
• Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.
d) Kebijakan segi penawaran: melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga, seperti mengurangi pajak impor, penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan perkembangan teknologi.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peranan peemerintah dalam mengatasi pengangguran adalah dengan melalui kebijakan fiscal dapat berupa mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah; melalui kebijakan moneter dengan cara menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sector kegiatan tertentu; selain itu dapat juga dengan melalui kebijakan segi penawaran dengan cara mendorong banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, member subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu.
Dari segi inflasi peranan pemerintah dapat mengatasi melalui kebijakan fiscal dengan cara menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah; melalui kebijakan pemerintah mengurangi, menaikkan suku bunga dan membatasi kredit; dan melalui kebijakan segi penawaran yaitu melelui langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi, dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak keatas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi, dan menggalakkan pengembangan teknologi.
B. Kritik dan Saran
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
Hakim, Abdul. 2004. Ekonomi Pembangunan. Edisi ke-1. Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII.
Nopirin. 1996. Ekonomi Moneter. Buku II Edisi ke-1. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
Prayitno, Hadi dan Budi Santoso. 1996. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sukirno, Sadono. 2010. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi ke-3. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
Sumber Internet:
http://andrilamuddin.blogspot.com/2010/06/inflasi-dan-pengangguran.html
http://anggailina.blogspot.com/2011/01/pengertian-penyebab-dan-penggolongan.html
http://daneea.wordpress.com/2010/04/24/cara-mengatasi-terjadinya-inflasi/
http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi
http://organisasi.org/pengertian-pengangguran-dan-jenis-macam-pengangguran-friksional-struktural-musiman-siklikal
ftp://118.98.160.75/bahan_belajar_siswa/smp/VII/ekonomi/INFLASI/materi03.html
0 comments:
Post a Comment